Contoh Teks Diskusi : Tahun 2019 Akan Tidak Ada Pemilu?

Mungkin banyak yang masih bingung untuk buat teks diskusi. Nah admin udah bikin contoh nih, sekalian buat tugas sebenernya. Kalo ada salah silahkan comen di bawah ya. Semoga ada manfaatnya.

Tahun 2019 Akan Tidak Ada Pemilu?

Setelah pemiliran presiden dilakukan,pemerintah lantas melakukan pemilihan anggota MPR.  MPR yang akan dilantik itu memiliki masa jabatan selama 5 tahun. MPR tersebut terdiri atas DPR dan DPD dari perwakilan tiap-tiap partai. Akan tetapi,tersebar isu bahwa MPR akan mengamandemen UUD 1945 yang beberapa tahun lalu telah diamandemen sebanyak empat kali. Yang akan diamandemen  adalah MPR yang akan memilih presiden. Jadi,kemungkinan pada tahun 2019 tidak ada pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden.  Tentu saja ini mengakibatkan kontroversi pada masyarakat.

Banyak masyarakat  mengatakan bahwa dengan ditunjuknya MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden,anggaran untuk mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden akan lebih rendah secara signifikan. Selain itu,karena MPR telah terdiri dari DPR dan DPD yang sudah terpilih terlebih dahulu oleh rakyat,sehingga akan lebih efisien dalam waktu juga. Dan bisa saja terjadi tindakan korupsi yang dilakukan oleh panitia pemilihan umum. Ini bisa dilihat dari anggaran yang dilakukan ketika pemilu diadakan. Kemudian,belum tentu semua masyarakat mengenal betul bagaimana sifat,sikap,dan kinerja calon presiden dan wakil presiden. Masyarakat dikatakan hanya memilih dari calon-calon yang ada. Mereka tidak mengenal betul siapa orang yang tepat untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia.

Namun,banyak pula masyarakat yang kurang mempercayai  anggota MPR tersebut,karena MPR terdiri dari DPR dan DPD. Setahu masyarakat pada umumnya,banyak diantara  anggota DPR dan DPD sering ketahuan “bolos”  dalam mengikuti sidang atau acara dinas lainnya. Menurut mereka,bagaimana anggota MPR yang belum terbukti mempunyai kinerja yang baik memiliih presiden dan wakil presiden yang tepat?Masyarakat juga khawatir bila terjadi tindakan sogok menyogok yang bisa saja dilakukan oleh anggota MPR. Banyak juga yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sehinggga rakyatlah yang tetap berhak memilih presiden dan wakil presiden.

Kontroversi akan terus terjadi bila pemerintah tidak mengambil langkah yang tepat dalam memutuskan apakah isu yang tersebar dengan cepat oleh masyarakat tersebut akan dijalankan atau tidak. Namun pemerintah juga harus mempertimbangkan apakah keputusan yang akan diambil itu adalah keputusan yang paling efektif diantara keputusan-keputusan lain. Jika pemilihan presiden dan wakil presiden akan dipilih oleh MPR,maka pemerintah harus menjelaskan dengan jelas mengapa hal tersebut perlu dilakukan,dengan cara yang beragam. Misalnya saja dengan menyebarkan kejelasan tersebut pada web pemerintah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,melakukan wawancara pada acara-acara di berbagai chanel televisi Indonesia,dan sosialisasi pemerintah ke desa pakraman,RT,atau RW. Pemerintah juga perlu menjelaskan kepada masyarakat desa yang tinggal di pedalaman-pedalaman yang tidak terisolasi,karena agar mereka juga mengetahui alasan mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut.